makalah otonomi daerah. Sugeng Istianto: Otonomi Daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah. makalah otonomi daerah

 
 Sugeng Istianto: Otonomi Daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerahmakalah otonomi daerah Berdasarkan pembahasan makalah kami maka kesimpulan yang dapat kami uraikan adalah : 1

Kewenangan pembentukan peraturan daerah (perda) oleh pemerintah daerah merupakan ciri khas dari penerapan prinsip otonomi daerah. Puji dan syukur saya panjatknan kehadirat ALLAH SWT, karena atas. Pengertian Otonomi Daerah 2. Makalah ini akan membahas mengenai teori desentralisasi dan otonomi daerah. UU No. MAKALAH KWN OTONOMI DAERAH. Taufik, MH Nama Anggota : 1. Makalah Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia BAB I. 2. A. Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah adalah : 1. Otonomi yang nyata maksudnya pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan faktor-faktor perhitungan tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata dan mengurus rumah tangganya sendiri. Padahal, pada akhir 1996, kondisi keuangan di Tanah Air sangat baik, di mana hampir seluruh indikator ekonomi terpenuhi, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi. Di negara Indonesia ini, otonomi daerah sudah diterapkan. MAKALAH OTONOMI DAERAH Diampu Oleh : Drs. Indonesia merupakan negara kepualauan yang terletak di posisi strategis dengan dua lautan yang mengelilinginya. makalah. 3) Undang-Undang No. kami menyadari dalam menyelesaikan makalah ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu disebabkan karena keterbatasan waktu yang dimiliki kami maupun sumber referensi yang digunakan. Untuk membuat makalah otonomi daerah maka pengertian diatas dapat dijadikan dasar pembahasan yang unik. Diunggah oleh appror. 2009. Pengertian pelaksanaan otonom daerah 2. Puji syukur kami ucapan dengan telah selesainya. Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli 1. Menurut Encyclopedia of Social Sciene, pengertian otonomi adalah: the legal self sufficiency of social body and its actual independence. Makalah Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI. Oleh : Ahmad Yusuf Bahtiar (201110110311097) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG TAHUN AKADEMIK 2014/2015. 057. Otonomi Daerah Pengertian Otonomi Daerah - Dalam Undang-Undang No. BAB I PENDAHULUAN 1. Sri Endang Dzulaikatul Karimah Penulis: Habiburrahman Nim/ Nimko: 201199010004 Prody : SI PAI (Pendidikan Agama Islam) Jurusan: Tarbiyah Tahun ajaran 2012-2013 M Sekolah Tinggi Islam Blambangan. close menu Bahasa. Hakikat yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten atau kota 3) Tujuan 1. Daerah otonomi adalah wilayah administrasi pemerintahan dan kependudukan yang dikenal dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, pada ayat (5) tertulis. Makalah otonomi daerah. 1 Latar Belakang Pada masa sebelum 1998, kekuasaan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia sangat. Jadi desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. 3. 32 Tahun 2004 Ditulis pada: Mei 02, 2023. Makalah Otonomi Daerah. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan. 2 B. D. 1. MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN OTONOMI DAERAH Disusun Oleh : Kelompok 9 Ryan Yudo Pramono 125080400111006 Anthon Andrimida 125080600111019 Mayang Setianingsih 125080600111053 Ade Diska Ibrahim 125080600111077 Annisa Shafira Kinasih 125080600111055 Candra Wijaya 125080600111101 I05 PROGRAM. 1 PENGERTIAN OTONOMI DAERAH. Makalah ini berjudul Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Kerangka Otonomi. Untuk mengetahui hakikat otonomi daerah. Hak Cipta: Attribution Non-Commercial (BY-NC) Format Tersedia. MENGENAI KELEBIHAN DAN KELEMAHAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca Reformasi 1998, banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong Pemerintah untuk secara sungguh‐sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekuen mengingat wacana dan konsep otonomi daerah memiliki sejarah yang sangat panjang seiring. Yaitu daerah tingkat I dan daerah tingkat II diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri, dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Pendekatan pembangunan yang sentralistik selama Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun ternyata telah banyak menimbulkan kesenjangan yang menimbulkan rasa ketidakadilan. Prinsip otonomi daerah adalah prinsip otonomi seluas -luasnya, prinsip otonomi secara nyata, prinsip otonomi yang tanggungjawab. Tujuan dari penerapannya adalah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di. Makalah otonomi daerah. MATERILENGKAP. Disusun oleh: Retno Ayu Kinasih (19108020031) Nike Diah Elvy Ramadhani (19108020034) PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS. Konsep Negara Kesatuan dan Otonomi Daerah Konsep susunan negara yang berkaitan dengan bentuk-bentuk negara modern saat ini dapat ditijau dari segi susunannya. Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah: 1) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diterapkannya undang-undang ini merupakan hasil (resultan) dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan di masa kerajaan-kerajaan serta pada masa. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun makalah dari tugas Hukum Perikanan dengan judul "Otonomi Daerah" dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Otonomi dengan demikian berarti mengurus rumah tangga sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Tugas Makalah Bu Dr. Khoirul Achmad J (12630088) Ahmad Baidowi (12630. 32 Tahun 2004. WILAYAH DI INDONESIA. OTONOMI DAERAH Disusun untuk Melegkapi Tugas Mata Kuliah Filsafat Pancasila. RobiSaputro (29214759) 5. 2. WB. Dalam bidang lingkungan hidup kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah sangat menentukan akan tetapi dengan adanya UU No 22 tentang Otonomi daerah maka kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menjadi terbagi dua hal ini dapat dicermati. INDONESIA. Makalah ini ditulis dengan keterbatasan penulis atas pengalaman dan ilmu pengetahuan, sehingga makalah ini tercipta jauh dari hasil yang sempurna, semoga makalah ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Indalia Nupi Herawan (141540134330036) 2. Latar Belakang Tiga tahun sebelum menginjak abad XXI, terjadi peristiwa besar di Indonesia mengawali abad yang dinantikan oleh seluruh masyarakat dunia. OTONOMI DAERAH DAN PERMASALAHANNYA D i s u s u n O L E H Kelompok FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DWIJENDRA DENPASAR BALI ; 2. Akhir kata, tiada gading yang tak retak. 2. Yoga Oka. 1 Hakikat Otonomi Daerah 2. Undang-undang yang perlu diubah ialah UU No. daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan. Kata “otonomi” (Inggris: autonomy) berasal dari bahasa Yunani “autos” yang berarti “sendiri”, dan “nomos” yang berarti “hukum” atau “aturan”. Dalam penulisan makalah ini kami menemui berbagai hambatan yang dikarenakan terbatasnya Ilmu Pengetahuan kami mengenai hal yang berkenan dengan penulisan makalah ini. Daerah tanpa otonomi. Otonomi Daerah menjadi wacana dan bahan kajian dari berbagai kalangan, baik pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, kalangan. Sebagai contoh, di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, masyarakat lokal dan LSM yang mendukung mereka telah berkerja sama dengan dewan setempat untuk merancang suatu aturan tentang pengelolaan sumber daya. English; Español. Suhadi M,Si PENYUSUN : Habibah Fauziah (4115140796) PPKN A 2014 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAN JURUSAN. FISIP Unmer Malang. Hal mengenai otonomi daerah di Indonesia merupakan sesuatu yang menarik untuk kita cermati dan kita kaji, krena perjalana untuk menuju ke arah otonomi daerah di Indonesia penuh dengan liku – liku dari awal kemerdekaan Indonesia. Periode Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 Peraturan kedua yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia adalah UU Nomor 22 tahun 1948 yang ditetapkan dan mulai berlaku pada. 22/1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 33. daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam. , 2002). MAKALAH IMPLEMENTASI PENERAPAN OTONOMI DAERAH DI. 2. Pengertian Otonomi Daerah Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti Undang-undang atau aturan. Karena otonomi adalah buah dari kebijakan desentalisasi dan demokrasi, maka. 2 Era reformasi mempunyai dampak positif. Ilmu ekonomi pembangunan mengacu pada masalah-masalah perkembangan ekonomi di daerah-daerah otonomi. 5. pergeseran makna desentralisasi, makna otonomi daerah juga bergeser. MAKALAH “OTONOMI DAERAH” Makalah Ini Bertujuan Untuk Memenuhi Tugas Kewarganegaraan. 3172) Dina Amelia (218. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan. 22 tahun 1999 memberikan otonomi yang angat luas kepada daerah, khususnya Kabupaten dan Kota. Bagaimana sejarah otonomi daerah di Indonesia? 3. Latar Belakang. 1 tahun 1945 mengatur Pemerintah Daerah yang membagi tiga jenis daerah otonom yakni, keresidenan, kabupaten, dan kota. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA (Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Otonomi Daerah) DOSEN PENGAMPU : Drs. Salah satu bidang yang didesentralisasikan adalah bidang pendidikan, dimana dalam penerapan di sekolah disebut Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). 4 AKUN ALWAHIDA. MAKALAH IMPLEMENTASI PENERAPAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA by Pastime. Penyusun. Included in the financial management system and mechanism. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. terciptanya pemerintahan yang efesien. TUGAS MAKALAH “KEADAAN PERKEMBANGAN OTONOMI DAERAH dengan DAMPAKNYA” Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah “Konsep Dasar PKN 2” Dosen Pengajar : Drs. 23 Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan daerah dalam menggali pendapatan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi. Download Free PDF View PDF. 3070) Resty Normaulida (218. 1. 1. Kesimpulan penelitian ini bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari Undang-Undang Nomor 5. makalah otonomi daerah peranan otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah disusun oleh pinus julianto sinaga ( 101010208 ) universitas islam riau ilhu hukum 2011 kata pengantar asslamu’ alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pengertian Otonomi Daerah – Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. Pergeseran ke desentralisasi membuat daerah memiliki otonomi penuh. DISUSUN OLEH : Harrys Simon Nababan 198520102 PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MEDAN AREA BAB I PENDAHULUAN. Undang-Undang Otonomi Daerah No. OTONOMI KHUSUS DAERAH PERBATASAN, ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN DI INDONESIA. 2. Nama : NUGRAHA RAMADHAN. otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah. Otonomi daerah adalah konsep yang berfokus pada pengelolaan sumber daya di. fD. UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut. Disusun oleh : 1. Ulasan Lengkap. Adapun penulis menyusun makalah yang berjudul : "Otonomi Daerah" penulis sadar bahwa Makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Perumusan kebijaksanaan dari pemerintah akan lebih realistik. Jadi pada hakekatnya otonomi daerah itu lebih merupakan kewajiban daripada hak, yaitu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Download Free PDF View PDF. 3) Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah. Pelaksanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan Masyarakat di Daerah yang bersifat heterogen. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun makalah dari tugas Hukum Perikanan dengan judul "Otonomi Daerah" dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Lukman Santoso Az. Penerapan Otonomi Daerah 4. wb Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana berkat taufiq dan hidayah-Nya, makalah yang berjudul Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Kerangka NKRI sebagai tugas matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan dapat terselesaikan dengan lancar dan tepat waktu. Asrhy Asrhy. Jurnal Selat. menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Latar Belakang Masalah Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik. 1, Makalah dalam symposium Nasional yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen. Dirjen Kemendagri at Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Merdeka Malang. Siti. MAKALAH 2 CONTOH KASUS PENERAPAN DI DALAM KEGIATAN OTONOMI DAERAH Oleh : Nama : Aulia Salsabila Pratiwi Kelas : X IPS 2 SMAN 4 BALIKPAPAN TAHUN PELAJARAN 2021/2022 KATA PENGANTAR Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga penulis. Syukur alhamdulillah, merupakan satu kata yang sangat pantas penulis ucapkan kepada Allah STW, yang karena bimbingannyalah maka penulis bisa menyelesaikan sebuah karya tulis otonomi daerah berjudul ” Otonomi Daerah untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)“. MAKALAH OTONOMI DAERAH LENGKAP. Upaya perwujudan good governance, sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka demokratisasi dan pembatasan kekuasaan, dikenal adanya prinsip pemisahan kekuasaan, baik secara horizontal maupun vertical. rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan Tugas Mata. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA OTONOMI DAERAH Dosen Pembimbing : Ika Susilowati, S. 3 Tujuan Makalah Otonomi Daerah 1. Makalah Otonomi Daerah. Otonomi dalam makna. Penyelesaian Permasalahan Otonomi Daerah Selama Berlakunya UU No. Makalah otonomi daerah lengkap. Lukman Santoso Az. Makalah otonomo daerah. Makalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Otonomi daerah sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Penghapusan dan penggabungan daerah Pasal 22 1) Daerah otonom dapat dihapus, apabila daerah yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. MAKLAH. Makalah Otonomi Daerah. MAKALAH PKN. Dalam buku " Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X " yang diterbitkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, ada beberapa pengertian otonomi daerah yaitu: 1. 20201. Dengan mendampingkan kata ekonomi dengan kata daerah,maka istilah “mengurus rumah tangga sendiri” mengandung makna memperoleh kekuasaan dari pusat dan mengatur atau menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan daerah sendiri. Walaupun pemerintah. Otonomi Daerah, yang nanti akan di bahas lebih lanjut, keterkaitan Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam mewujudkan Good Governance. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah) dan pada tahun 2004 (menggunakan Undang-Undang No. MAKALAH “OTONOMI DAERAH” Disusun untuk memenuhi Tugas : Dosen Pengampu “Ahmad Muchsin, S. Otonomi yang berasal dari kata autonomos (bahasa Yunani) mempunyai pengertian mengatur diri sendiri. Latar Belakang. . Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 mengenai Penyelenggaraan Otonomi Daerah. 3052) Nor Aida (218. Otonomi Khusus di Papua. Hal yang mendasar dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, Otonomi berasal dari 2 kata yaitu , auto berarti sendiri,nomosberarti rumah tangga atau urusan pemerintahan. Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat. 32. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi,. Sejak diberlakukannya UU No. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA Jakarta, Desember 2005 Rizky Argama Desember 2005 BAB I PENDAHULUAN. 2.